Politik Perubahan dan Perbaikan 4: Regenerasi — Bintang Muda Indonesia

Karl Mannheim dalam The Problem of Generations, Essays on the Sociology of Knowledge (1952) mendefinisikan generasi sebagai konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesetaraan umur dan pengalaman historis serupa. Sedang regenerasi adalah proses mendaur ulang dari generasi yang telah di klasterisasikan sesuai dengan ketetapan bersama, baik dalam konteks sosial budaya, hingga usaha. Sehingga dalam konteks pemerintahan, periode masa jabatan atau pemerintahan dapat kita anggap sebagai proses dari regenerasi pemerintahan seperti yang penulis definisikan diatas.

Menilik dalam sejarah perkembangan-perkembangan suatu negara bahkan global, regenerasi adalah suatu keharusan yang harus terus dipertahankan siklusnya di tingkat organisasi kecil hingga di kancah nasional-pemerintahan. Contoh studi kasus yang dapat dijadikan acuan adalah proses transfer kebijakan yang dilakukan Inggris/Britania Raya (UK) dari Amerika Serikat (USA).

Di tahun 1980-an, ketika inggris melakukan upaya transfer filosofi, budaya dan ideologi kebijakan pemerintahan Amerika ke Inggirs, pemerintah secara aktif berusaha memasukkan sektor bisnis kedalam regenerasi perkotaan (Ward, 1996: 427). Salah satu transferisasi kebijakan yang dilakukan saat itu adalah Urban Development Action Grant (UDAG), suatu kebijakan yang dikembangkan di AS dan ditransfer ke Inggris sebagai Urban Development Grant (UDG) (Boyle, 1985; Wolman 1992; Wolman & Goldsmit, 1992; Atkinson dan Moon, 1994).

Studi yang dilakukan oleh Wolman (1992) menunjukkan bukti kuat dari lahirnya UDG sebetulnya terinspirasi oleh UDAG.

Karena pada tahun 1981, departemen lingkungan melakukan penelitian di USA dan menimbang kebijakan yang berpotensi dapat diadaptasi untuk meregenerasi kota. Proses duplikasi dari kebijakan dan pergerakan yang dilakukan ini sangat penting adanya dan tindakan tersebut adalah bukti nyata daripada perubahan dan perbaikan yang dilakukan pemerintah Inggris di era tersebut.

Indonesia sendiri telah menjalankan sistem poltik pemerintahan hampir menyentuh angka 78 tahun. Suatu perjalanan yang bisa dikatakan cukup panjang namun juga harus tetap selaras dan seayun langkah dengan perkembangan zaman. Menjaga relevansi pada perkembangan zaman dan relevanitas sistem politik memerlukan hadirnya penambahan wajah-wajah baru dengan gagasan-gagasan baru, menilik kebijakan terdahulu dan membuka pintu sebesar-besarnya pada gagasan-gagasan keadilan dan kemajuan negeri.

Terdekat, mungkin ditunjukkan oleh pemerintah melalui penetapan undang-undang yang hampir setiap tahun dilakukan pembuatan dan juga pembaruan dari undang-undang lama. Di poin inilah menurut saya ada keperluan (urgensi) untuk menerapkan kebijakan pengelolaan data dengan bijak, untuk selanjutnya meningkatan keterlibatan artificial intelligence (kecerdasan buatan) dalam hal pengelolaan data dan pengambilan kebijakan.

Kemudian, regenarasi juga sebagai bukti adanya keberlanjutan dalam pengelolaan. Contohnya, suatu negara tidak dibentuk dengan cara sederhana dan hanya untuk jangka waktu sebentar. Melainkan sebaliknya, suatu negara dibangun dengan dasar rasa satu kesatuan dan komitmen keberlanjutan tanpa henti.

Ada banyak negara mengalami kehancuran. Hantaman yang menyerangnya pun bermacam bentuknya, namun dominannya adalah pertahanan nasional dan juga ketahanan ekonomi. Saat ini ada begitu banyak negara telah jatuh menjadi negara yang tak berdaya, meski hanya sekedar untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri. Inflasi, kejatuhan ekonomi, resesi, dan lain sebagainya adalah bukti-bukti yang dapat dengan mudah kita akses informasinya saat ini. Negara-negera berperang dengan cara saling menaklukkan kekuatan ekonomi masing-masing. Aliansi dan blok-blok diciptakan antar satu dan yang lainnya. Regenerasi sangat diperlukan, dan harus dilakukan. Karena jika tidak ada, maka suatu politik rezim dapat jadi mencuat, yang juga berimplifikasi pada kejatuhan demokrasi.

Kebijakan yang sangat memerlukan regenerasi salah satunya adalah otonomi daerah.

Lahirnya otonomi daerah, menjadi tantangan keterbukaan pemerintahan untuk bekerjasama dengan sektor swasta untuk kepentingan publik. Namun faktanya, sudah menjadi barang umum bahwasannya tercipta hubungan yang rumit antara organisasi publik dan swasta dalam penyampaian layanan publik.

Baca juga : ABS Fasilitasi Sekretariat Untuk BMI Janeponto Untuk Sukses Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024

Sedang, keberlanjutan sendiri, atau perubahan, menjadi pertanyaan kembali. Otonomi daerah bukan barang baru, Melalui Keppres No, 11 Tahun 1996, dan juga bahkan ditetapkan setiap tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ini seharusnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kemitraan pemerintah — swasta, dan lebih jauh pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh studi kasus, di tahun 1980-an, UK melakukan upaya transfer filosofi, budaya dan ideologi kebijakan pemerintah USA. Seperti penarapan kebijakan Urban Development Action Grant (UDAG) untuk kemudian ditransfer ke Inggris sebagai Urban Development Grant (UDG) (Boyle, 1985; Wolman 1992; Wolman & Goldsmit, 1992; Atkinson dan Moon, 1994). Dengan landasan utama perihal potensi dalam pengadaptasiannya untuk regenerasi kota.

Sehingga, adanya proses atau siklus dari regenerasi ini dapat terus terstruktur berkembang untuk perbaikan dan perubahan infrastruktur pemerintahan dan juga tata kelola pemerintahan. Jangan sampai besarnya negara demokrasi justru melahirkan politik rezim yang membawa keburukan pada kemajuan berbangsa dan bernegara. Ada hal yang menarik, dalam buku Partnerships and Regimes oleh Jonathan S. Davies, disebutkan ciri-ciri indikator politik rezim sebagai bahan referensi kita bersama.

Indikator yang diberikan pada tabel-tabel diatas adalah salah satu dari sekian banyak indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan namun juga tidak sepenuhnya dapat dijadikan landasan utama. Masing-masing punya landasan dan pola pikir berbeda-beda, namun secara umum untuk dapat terwujudnya kebaikan dan kemajuan bersama maka juga harus dilandaskan pada kepentingan dan juga rasa sinergitas bersama. Melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada regenerasi untuk perubahan dan perbaikan.

Jakarta, 14 Juni 2023

Muhammad Panatagama Syahid
Dept. Politik dan Pemerintahan — Bintang Muda Indonesia
DPN Bintang Muda Indonesia

Originally published at https://bintangmudaindonesia.id on June 15, 2023.