Politik Perubahan dan Perbaikan 2: Rakyat Yang Bermartabat — Bintang Muda Indonesia

Dinamika berjalannya politik di Indonesia memiliki sejarah panjang. Sejarah panjang perpolitikan di Indonesia secara khusus dan Nusantara secara umum dapat ditelisik semenjak zaman kerajaan-kerajaan berdiri. Panjangnya dinamika politik di Indonesia ini juga buktinya telah membentuk bagaimana Indonesia sekarang, memilih jalan dan sistem pemerintahan sebagai negara demokrasi dengan bentang kepulauan yang begitu luas.

Garis-garis yang telah dibuat oleh para pahlawan kemerdekaan nasional juga buktinya masih sangat relevan digunakan hingga saat ini. Garis-garis yang telah ditetapkan tersebut, telah menjadi manifestasi dari cita-cita rakyat Indonesia secara utuh, yang tak lekang dimakan waktu, serta keinginan untuk terus bergerak menuju perbaikan hakiki.
Perbaikan menjadi sesuatu yang sangat dekat pada pribadi-pribadi intelek, atau dapat pula dikaitkan pada pribadi-pribadi yang mengedepankan kepala dingin dalam setiap kondisi dan situasi. Mewujudkan perbaikan teramatlah sangat pantas dan harus terus dilakukan. Mewujudkan perbaikan adalah bagian dari proses perkembangan pribadi perseorangan hingga dalam kancah bernegara. Demi mewujudkan perbaikan yang prinsipil ini, sumber daya manusia (SDM) dari rakyat Indonesia adalah kekayaan terbesar yang harus diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk berkembang dan melakukan perbaikan. Hal inilah menyebabkan pentingya dari memperbaiki dan mencetak SDM yang bermartabat.
* SDM yang bermartabat berarti memahami bagaimana demokrasi bekerja dan melakukan kontrol politik dengan baik.

Dengan meningkatnya perkembangan disertai dengan berevolusinya tantangan-tantangan, menjadikan pendefinisian terhadap demokrasi seolah terus dipertanyakan kembali. Inilah yang juga menjadi semacam kewajiban bagi masyarakat secara umum untuk memiliki acuan dalam melakukan kontrol demokrasi, lebih khususnya di Indonesia. Kemudian dengan perkembangan atau mungkin perubahan definisi terhadap demokrasi itu sendiri, maka tentunya akan terjadi perubahan juga dalam aspek sistem kontrol politik. Perlu disampaikan secara gamblang, bahwa perlakuan kontrol politik sangat diperlukan karena berkaitan dengan bagaimana berjalannya pemerintahan dan juga bagaimana proses pencapaian dari tujuan-tujuan besar negara. Bagusnya pemahaman terhadap sistem kontrol, akan menciptakan cara kontrol yang baik, dan menumbuhkan sinergitas kontrol dalam penyelesaian permasalahan politik dalam negeri.

Tapi, melahirkan SDM yang bermartabat adalah sebuah perjalanan panjang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia dini di Indonesia diperkirakan sebanyak 30,73 juta jiwa pada tahun 2022. Prosentasenya adalah sebesar 11,21% dari total penduduk Indonesia pada tahun ini. Kemudian, angka ini juga bisa kita sandingkan dengan angka dari jumlah usia produktif (muda) milik Indonesia. BPS kembali mencatatkan bahwasannya terdapat sekitar 65,82 juta dari pemuda di Indonesia pada tahun 2022. Setara dengan 24% dari total penduduk di tanah air sepanjang tahun ini. Dan sekarang, yang menjadi pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dari para pemuda bangsa ini dan membentuknya menjadi pribadi-pribadi kompeten dan bermartabat?

Apabila kita flashback pada tahun-tahun lahirnya tokoh-tokoh besar negeri ini dan dengan presentase angka pemuda yang begitu besar yang dimiliki Indonesia saat ini. Bukan suatu kemustahilan akan lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional pembaharu. Tokoh-tokoh pergerakan yang menjaga nama baik dan marwah bernegara. Hanya saja, tantangannya adalah bagaimana menjaga perkembangan dari para generasi masa depan ini agar tumbuh dan kembangnya disertai dengan nasionalisme yang kuat.

Nasionalisme teramatlah penting. Jika dikutip dari buku Di bawah Bendera Revolusi karya Ir. Soekarno, disampaikan bahwasannya “Nasionalisme itu ialah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa”. Oleh sebab itu, penting rasanya untuk para generasi bangsa untuk terus memupuk rasa nasionalisme. Kemudian disertai dengan segala tindakan yang juga terus mengacu pada semangat nasionalisme.

Kemudian dari sisi pemerintah selaku pembuat regulasi, bermartabat yang penulis maksudkan disini adalah bagaimana pemerintah dengan seksama menjalankan kepemimpinannya dengan menghormati batasan-batasan privasi masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang cepat, hal ini menciptakan adanya dua poros, disatu sisi menyebabkan hadirnya oknum-oknum yang ingin mengeksploitasi sistem untuk mengetahui karakteristik dari individu-individu target. Dan disisi lain juga menyebabakan adanya pola pemerintahan menuju pemerintahan yang otoritarian. Pola pemerintahan seperti ini sudah dapat dikatakan melanggar apa yang digariskan oleh para pendiri bangsa. Pola pemerintahan yang jauh dari falsafah hidup dari masyarakat Indonesia.

Ada begitu banyak literatur untuk dijadikan sebagai sumber dalam melihat perjalanan runtuhnya demokrasi. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun dan dari satu fase kepemimpinan menuju ke kepemimpinan lainnya. Kesenjangan pada masyarakat yang begitu besar menunjukkan adanya krisis demokrasi. Kesenjangan seperti ini dapat menyebabkan terjadinya banyak hal, seperti munculnya aktor-aktor yang melakukan agresi terhadap demokrasi itu sendiri, terciptanya kelas golongan, perang etnis, dan bahaya lainnya.

Sebagai pembuktian, berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit (EIU) Tren dari menurunynya demokrasi di Indonesia berada di angka 6.71, belum ada perubahan dari tahun sebelumnya. Meski masih tergolong cacat, sebagai masyarakat madani, kegiatan berbenah harus segera dilakukan untuk tidak kehilangan kontrol terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti halnya norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan juga norma hukum. Selain itu, kepentingan untuk meningkatkan kembali toleransi hidup bersama dengan tentram juga harus di tingkatkan guna meningkatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dengan memupuk toleransi kebersamaan ini, demokrasi yang berjalan di Indonesia kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan perlahan mewujudkan cita-cita bersama sebagai warga negara Indonesia.

Sehingga, saat ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah ialah untuk sama-sama satu nafas menguatkan demokrasi, menegakkan keadilan sebaik-baiknya, dan menolak gagalnya kontrol sosial melalui pelemahan gerak rakyat dalam memberikan kontrol terhadap kinerja pemerintah.

(Bersambung)

Lombok, 17 April 2023

Muhammad Panatagama Syahid
Departemen Politik & Pemerintahan
DPN Bintang Muda Indonesia

Originally published at https://bintangmudaindonesia.id on April 17, 2023.